Golkar Tantang Forum Terbuka untuk Jelaskan Proyek yang Menggunakan Dana APBN

Posted: Juni 6, 2010 in Politik
Tag:, ,

Jakarta – GOLKAR berjuang total untuk meloloskan dana dapil (daerah pemilihan) Rp 15 miliar per anggota DPR. Selain melobi Menkeu Agus Martowardojo, partai berlambang beringin itu bersedia melakukan forum terbuka untuk menjelaskan proyek yang menggunakan APBN tersebut.

Usul Golkar itu kini mendapat kritik dan kecaman berbagai pihak. Usul tersebut dinilai berpotensi menjadi lahan baru tempat korupsi bersemai. “Kami anggap itu bukan respons negatif, justru kami ajak respons secara terbuka (untuk menjelaskan),” kata Idrus Marham, sekretaris jenderal Partai Golkar, di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (3/6).

Menurut Idrus, Golkar sangat tegas untuk bisa merealisasikan dana bagi dapil tersebut. Sebab, formulasi yang disiapkan Golkar adalah teknis yang transparan. Setiap fraksi yang menolak bisa memberikan sumbangsih ide agar penyaluran dana alokasi dapil itu bisa lebih bermanfaat. “Kalau untuk rakyat harus tegas,” ujarnya.

Tudingan adanya ketidakadilan, karena jumlah penduduk dapil tidak sama, langsung dibantah Idrus. Sebab, pembentukan dapil sudah merupakan rumusan baku. Di dalamnya terdapat komposisi jumlah penduduk yang sudah diperhitungkan. “Ini rasionalitas. Tinggal diatur sistem distribusinya,” tandas dia.

Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin adalah pihak yang mengungkapkan ketidaksetujuan. Menurut dia, bukan kewajiban anggota DPR menggunakan keuangan negara. DPR justru harus menjadi kontrol atas penggunaan anggaran itu. “Kalau ini hanya menimbulkan perilaku manipulatif, sebaiknya tidak perlu,” tutur Lukman.

Dia menyatakan, hingga kini Golkar pun belum melakukan komunikasi secara resmi. Perbincangan informal mungkin ada di sejumlah anggota fraksi ataupun DPP. Namun, Golkar belum memberikan desain besar atas anggaran untuk dapil itu. “Kami minta idenya dulu,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPR Tjahjo Kumolo tak menolak keberadaan dana pembangunan untuk daerah dari DPR. Menurut dia, selama ini kerja pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk daerah belum optimal. “Usul (pembangunan daerah) yang masuk ke Bappenas selalu tidak optimal,” ungkapnya.

Meski demikian, dia menyatakan bahwa peran DPR nanti hanyalah menyampaikan aspirasi. Sama sekali bukan ikut mengucurkan dana ke daerah.

Sumber: JawaPos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s